DEPOK | HARIAN7.COM — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mengambil langkah strategis untuk memangkas hambatan birokrasi yang kerap dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen perjalanan. Melalui kerja sama lintas instansi, Imigrasi Depok resmi menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menghadirkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan secara terintegrasi.
Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Keimigrasian tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, bersama Wali Kota Depok, Supian Suri.
Irvan Triansyah menjelaskan, kolaborasi ini dihadirkan untuk menjawab berbagai kendala di lapangan yang kerap dialami oleh pemohon paspor, khususnya terkait belum lengkapnya atau belum sinkronnya dokumen kependudukan utama seperti akta kelahiran.
”Melalui kolaborasi ini, masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan atau perlu melakukan perbaikan data dapat memperoleh fasilitasi langsung dari Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” ujar Irvan dalam keterangannya,Sabtu (14/10/2026)
Dengan sinergi ini, proses pengurusan dokumen kependudukan kini dapat dikoordinasikan dan diselesaikan secara bersamaan dengan alur pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Depok, tentunya tetap berpedoman pada persyaratan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Perluas Cakupan: Dari Integrasi Layanan hingga Pengawasan Orang Asing
Tidak sekadar berfokus pada kemudahan layanan administratif paspor, cakupan kesepakatan bersama ini turut merambah pada aspek pengembangan layanan yang kian terintegrasi. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyediaan edukasi dan informasi publik yang transparan mengenai prosedur keimigrasian, hingga koordinasi taktis dalam menangani berbagai kendala administrasi warga.
Di samping peningkatan kualitas pelayanan publik, sinergi antara Imigrasi Depok dan Pemkot Depok ini juga memperkuat pilar pengawasan. Pemerintah Kota Depok dilibatkan secara aktif dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing melalui keikutsertaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).
Implementasi dari nota kesepakatan ini nantinya akan dijabarkan melalui rencana kerja bersama yang konkrit. Langkah taktis tersebut mencakup pertukaran data dan informasi secara berkala sesuai regulasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi demi efektivitas pelayanan di lapangan.
Melalui terobosan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok optimis masyarakat dapat menikmati layanan publik yang kian efisien, cepat, dan responsif. Langkah kolaboratif ini sekaligus menjadi refleksi nyata komitmen kedua instansi dalam mendekatkan pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kota Depok.
Tinggalkan Balasan