SEMARANG | HARIAN7.COM – Polda Jawa Tengah terus memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah dan aktivitas pertambangan mineral dan batubara ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.
Dalam periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng dan jajaran mengungkap 59 perkara dengan 79 tersangka, dengan estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali serta memodifikasi tangki kendaraan.
“Untuk memperbesar kapasitas penampungan menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan,” ujarnya, kepada wartawan, di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, Selain itu ditemukan pula penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk penimbunan, pengangkutan dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” jelasnya.
Kapolda Jateng menuturkan, Pada kasus Ilegal Mining Polda Jateng dan Polres jajaran juga berhasil mengungkap 7 perkara dan mengamankan 8 tersangka. Dari pengungkapan yang dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal tersebut petugas turut mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
“Aktivitas pertambangan ilegal tersebut antara lain dilakukan dengan menambang tanah uruk, pasir, batu dan batu belah tanpa izin yang sah, termasuk tetap melakukan kegiatan penambangan setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir,” imbuhnya.
Kapolda Jateng menambahkan, Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan kendaraan dump truk. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan.
“Atas pengungkapan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucapnya.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.
Menurutnya, Pihaknya secara konsisten akan terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan