OPINI,HARIAN7.COM – Kursi Wakil Presiden mendadak menjadi panggung perdebatan yang tak sederhana. Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026). Di tengah riuh persoalan dokumen pendidikan, keputusan itu kini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah negara sedang menyelesaikan persoalan administrasi, atau justru terseret dalam pertarungan kepentingan politik?
Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah ikut angkat bicara. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa urusan jabatan publik tidak boleh diselesaikan dengan sekadar adu tafsir aturan, apalagi dijadikan kendaraan untuk memperebutkan kekuasaan.
Wakil Direktur Badan Pekerja Nasional ICI Jawa Tengah, Shodiq, menilai pengunduran diri tersebut perlu dilihat dalam kerangka menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus membuka ruang bagi publik untuk menguji persoalan yang selama ini berkembang.
“Kami memandang keputusan pengunduran diri ini sebagai langkah untuk meredam kegaduhan politik nasional agar pemerintahan tetap fokus melayani masyarakat,” ujar Shodiq dalam keterangan tertulis di Semarang, Kamis (12/11/2026).
Namun, menurut dia, persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada siapa yang duduk di kursi wakil presiden. Yang jauh lebih penting ialah memastikan administrasi negara berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menyisakan celah hukum.
Jangan Sampai Gugatan Administrasi Menjadi Jalan Pintas Kekuasaan
Shodiq juga melontarkan pandangan yang lebih jauh. Ia menduga mundurnya Gibran dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk melihat lebih terang siapa saja pihak yang berada di balik polemik administrasi pendidikan tersebut.
Menurut Shodiq, jangan sampai persoalan teknis administrasi berubah menjadi panggung perebutan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak memperoleh mandat langsung melalui pemilihan umum.
Pernyataan itu tentu merupakan pandangan politik Shodiq. Sebab, membuktikan adanya aktor yang menunggangi polemik bukan perkara cukup dengan dugaan atau kecurigaan. Publik membutuhkan bukti, bukan sekadar tudingan yang dilempar ke tengah keramaian.
Ia juga menyoroti putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan surat keterangan (suket) yang menjadi bagian dari polemik tersebut. Menurut Shodiq, pembatalan suket tidak otomatis menggugurkan kualifikasi jabatan seseorang. Ia merujuk Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Bagi Shodiq, ketentuan tersebut perlu dibaca secara utuh, bukan dipotong-potong untuk membangun kesimpulan politik.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik sekaligus rumit. Ada perbedaan antara terpenuhinya persyaratan pencalonan berdasarkan regulasi pemilu dan persoalan pembuktian dokumen pendidikan. Keduanya tidak bisa begitu saja dicampuradukkan, tetapi juga tidak boleh digunakan untuk saling meniadakan tanpa pemeriksaan hukum yang jelas.
MPR Jangan Menjadikan Transisi sebagai Pasar Politik
Selain persoalan administrasi, ICI Jawa Tengah menyoroti mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri tersebut telah diterima secara konstitusional.
Shodiq mengingatkan agar Presiden dan MPR menjalankan mekanisme sesuai ketentuan UUD 1945. Jangan sampai proses pergantian pejabat negara justru berubah menjadi arena transaksi kepentingan elite.
“MPR dan Presiden harus memastikan proses pengisian kekosongan jabatan dilakukan secara objektif. Integritas dan rekam jejak calon pengganti harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Pesannya sederhana: jabatan wakil presiden bukan hadiah politik, bukan pula barang yang bisa diperebutkan melalui lobi tertutup. Ada kepentingan rakyat yang harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Sebab, publik sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana panggung politik dipenuhi perdebatan tentang prosedur, sementara persoalan pelayanan masyarakat justru menunggu penyelesaian.
ICI Jawa Tengah menyatakan akan mengawal proses transisi agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak terjebak praktik transaksional.
Pada akhirnya, polemik ini menyisakan satu pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara negara: membangun sistem administrasi yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai negara terlalu sibuk memperdebatkan dokumen, sementara kepercayaan publik justru menjadi berkas yang paling sulit ditemukan.
Tinggalkan Balasan