Laporan: Muhamad Nuraeni
SALATIGA, HARIAN7.COM – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (15/10/2026). Forum nasional ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, riset, inovasi, dan pendampingan masyarakat.
Rakornas yang berlangsung di Aula Utama Balairung UKSW tersebut dibuka Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi.
Mengusung tema Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih efektif.
Muhaimin secara khusus mengapresiasi kolaborasi forum rektor dan majelis rektor dengan pemerintah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor UKSW atas kesediaan kampus tersebut menjadi tuan rumah.
“Saya sangat bangga, terima kasih dan bersyukur pada para pimpinan forum rektor, majelis rektor, yang terus berkolaborasi dengan pemerintah di dalam upaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat,” kata Muhaimin.
Ia menyebut UKSW sebagai kampus yang membanggakan dan menggambarkannya sebagai Indonesia mini. Menurut dia, keberagaman yang dimiliki UKSW dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan nasional.
Muhaimin berharap forum perguruan tinggi tidak sekadar menjadi ajang koordinasi, tetapi juga mampu menghasilkan gagasan konkret untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, strategi pemberdayaan perlu bertumpu pada tiga aspek utama, yakni pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Pendidikan dinilai penting untuk memutus rantai kemiskinan. Sementara akses terhadap modal dan tanah diharapkan membuka peluang bagi masyarakat miskin maupun pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup.
Seluruh upaya tersebut, lanjutnya, harus didukung ekosistem yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku, permodalan, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan kegiatan ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” ujarnya.
Muhaimin menyebut lebih dari 16.500 desa akan menjadi prioritas sasaran pemberdayaan. Selain itu, terdapat 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UKSW Perkuat Peran Perguruan Tinggi
Sebagai tuan rumah Rakornas, UKSW menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Salah satu agenda diskusi dalam kegiatan tersebut adalah pemaparan mengenai praktik baik pemberdayaan masyarakat berbasis riset, inovasi, dan pendampingan berkelanjutan oleh Rektor UKSW.
Pendekatan tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan pengetahuan dan hasil penelitian kampus untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang berdampak bagi lingkungan sekitarnya.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan pendekatan tersebut, pemberdayaan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan.
Ia menyampaikan angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen pada 2025 menjadi 9,21 persen berdasarkan data yang disampaikannya dalam forum tersebut.
“Kita gandeng seluruh instansi dan kampus. Dengan adanya forum terkait pemberdayaan masyarakat, kiranya gandeng kami, libatkan kepala daerah, sehingga anak-anak kita tahu problem solving terkait masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut dia, keterlibatan perguruan tinggi dan pemerintah daerah diperlukan agar persoalan kemiskinan dapat ditangani melalui solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dua Belas Perguruan Tinggi Sepakati Dukungan Beasiswa
Salah satu agenda penting Rakornas adalah penandatanganan Deklarasi Komitmen Perguruan Tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Deklarasi tersebut melibatkan 12 perguruan tinggi bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.
Kedua belas perguruan tinggi itu meliputi UKSW, Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia, Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta.
Melalui deklarasi tersebut, perguruan tinggi berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa pendidikan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa.
Rakornas juga membahas peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan, implementasi program pemberdayaan oleh perguruan tinggi negeri, kolaborasi penanganan kemiskinan di daerah, serta praktik pemberdayaan berbasis riset, inovasi, dan pendampingan berkelanjutan.
Melalui pertemuan nasional ini, kolaborasi kampus dan pemerintah diharapkan semakin kuat sehingga sumber daya, pengetahuan, dan inovasi perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan ekonomi serta meningkatkan kemandirian masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan