Laporan: Tambah Santoso
DEMAK | HARIAN7.COM – Perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah mulai diperkuat melalui pendekatan berbasis alam sebelum pembangunan Giant Sea Wall direalisasikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyiapkan program penanaman mangrove berbasis Nature-based Solution di wilayah Sayung, Kabupaten Demak.
Program tersebut dirancang sebagai proyek percontohan (demonstration plot) perlindungan pesisir yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pemberdayaan masyarakat.
Rencana itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026).
Fadil mengatakan, perlindungan ekologis menjadi salah satu fokus BOPPJ dalam pengelolaan kawasan Pantura. Sayung dipilih sebagai salah satu wilayah awal karena menghadapi berbagai persoalan pesisir, seperti abrasi dan rob.
“Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura,” kata Fadil.
Menurutnya, penanaman mangrove tidak sekadar bertujuan menghijaukan kembali kawasan pesisir. Program tersebut diharapkan menjadi model pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat sejak tahap awal.
Masyarakat pesisir, komunitas, serta berbagai elemen lokal akan dilibatkan sebagai mitra dalam menjaga ekosistem sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di kawasan tersebut.
“Pasti melibatkan masyarakat. Jadi mitra kebersamaan pemberdayaan masyarakat memang itu tujuan utama dari BOPPJ,” ujarnya.
BOPPJ juga akan mempelajari sejumlah praktik pengelolaan mangrove yang telah berkembang di Jawa Tengah. Salah satunya ekowisata hutan mangrove di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, yang dikembangkan tokoh pemuda Mohammad Bangkit bersama kelompok sadar wisata.
Fadil menilai pengalaman masyarakat lokal tersebut dapat menjadi referensi dalam mengembangkan perlindungan pesisir di wilayah lainnya.
Menurutnya, tanaman pesisir tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola secara tepat dan melibatkan masyarakat.
Sementara itu, Ahmad Luthfi mengatakan program tersebut sejalan dengan gerakan Mageri Segoro yang telah dijalankan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, perlindungan pantai tidak cukup hanya mengandalkan konstruksi fisik. Pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem melalui penanaman mangrove, cemara, kelapa, dan vegetasi pantai lainnya.
“Program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Luthfi.
Jawa Tengah memiliki garis pantai sekitar 1.127,85 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 651,47 kilometer berada di kawasan Pantura.
Wilayah pesisir tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari abrasi, rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem, sedimentasi, hingga kenaikan muka air laut.
Khusus kawasan Pantura, penurunan muka tanah disebut mencapai sekitar 8–11 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut membuat penguatan perlindungan pesisir dinilai perlu dilakukan sejak dini.
“Upaya pencegahan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan Giant Sea Wall dilaksanakan,” ujar Luthfi.
Dalam jangka panjang, Giant Sea Wall direncanakan membentang sekitar 274,7 kilometer di Jawa Tengah, mulai dari Brebes hingga Rembang.
Namun, sebelum infrastruktur tersebut terbangun, pemerintah mendorong masyarakat untuk memperkuat benteng alami pesisir.
Penanaman mangrove dan vegetasi pantai diharapkan tidak hanya membantu menjaga kawasan dari ancaman abrasi dan rob, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dalam merawat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis ekosistem.
Dengan demikian, mangrove diharapkan menjadi salah satu benteng awal Pantura sebelum pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir berskala besar direalisasikan.
Tinggalkan Balasan