KABUPATEN SEMARANG, HARIAN7.COM – Kinerja konsultan pengawas dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas Kota Salatiga-Kedungjati di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, menuai kritik pedas.
Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Corruption Investigation (LSM ICI) Jawa Tengah menilai keretakan beton pada proyek senilai Rp3,1 miliar tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan di lapangan.
Direktur ICI Jawa Tengah,Dr Krisna Djaya Darunurty melalui Koordinator Bidang Monitoring Konstruksi, Saproji menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat infrastruktur publik yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan. Pihaknya mendesak Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jawa Tengah untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pihak-pihak terkait.
“Kami akan melaporkan temuan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dinas terkait harus memberikan sanksi tegas, baik kepada konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana yang terkesan asal-asalan,” tegas perwakilan ICI Jawa Tengah kepada media, Senin (7/9/2026).
Menurut ICI, konsultan pengawas seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kualitas proyek. Jika terjadi salah campuran material atau metode perawatan beton yang keliru hingga memicu keretakan, hal itu mencerminkan lalainya fungsi supervisi yang dibayar oleh uang negara.
Senada dengan hal tersebut, praktisi konstruksi jalan, Ir. Deanova, menambahkan bahwa peran konsultan pengawas sangat vital pada fase krusial pengecoran. Munculnya retak rambut hingga retak susut plastis di permukaan beton mengindikasikan absennya pengawalan teknis saat metode pengeringan (curing) berlangsung di bawah terik matahari.
“Konsultan pengawas memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan atau meminta bongkar pasang jika melihat metode kerja kontraktor tidak sesuai prosedur. Jika keretakan ini lolos, patut dipertanyakan efektivitas kehadiran pengawas di area proyek,” jelas Deanova.
Hingga berita ini diturunkan, proyek milik DPUBMCK Jawa Tengah yang disupervisi oleh PT Matrix Jaya Engineering KSO CV Mulya Hafar Konsultan tersebut masih menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti langkah konkret dari dinas terkait untuk mengaudit total struktur pelebaran jalan sebelum dilakukan pelapisan aspal.
Sementara Kepala Dinas DPUPR Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, tidak merespon saat dikonfirmasi mengenai tugas pokok dan fungsi, mekanisme pembayaran, serta sanksi bagi konsultan pengawas proyek tersebut.
(*)
Tinggalkan Balasan