SEMARANG, HARIAN7. COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan tujuh tokoh daerah sebagai calon Pahlawan Nasional pada tahun 2026. Dua nama baru yang mencuat adalah ulama besar Kota Semarang KH Saleh Darat dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) asal Banyumas, Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo.
Selain kedua tokoh tersebut, Pemprov Jateng juga mengajukan kembali lima nama yang sebelumnya sempat tertunda mendapat persetujuan Presiden.
Kelima tokoh tersebut adalah pelopor persandian Mayjen TNI dr. Rudiono Kertopati (Purworejo), RM Bambang Suprapto Djoyo Kusumo (Banyumas), pendiri UKSW Basuki Probo Winoto (Salatiga), tokoh medis dr. Kariadi (Kota Semarang), dan pelaku sejarah Serangan 11 Maret Jenderal TNI (Purn) Bambang Sugeng (Temanggung).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Isriadi Widodo, menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar ini berjalan secara berjenjang dari kajian tingkat daerah hingga ke Kementerian Sosial.
“Tahun 2026 ini sebenarnya ada dua usulan baru, yaitu KH Saleh Darat dan RM Margono Djojohadikusumo,” ujar Isriadi, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin.
Usulan untuk RM Margono sendiri diinisiasi oleh paguyuban warga Seruan Eling Banyumasan sejak Maret 2025. Setelah melengkapi berkas administrasi di tingkat provinsi, rekomendasi Gubernur resmi dikirim ke Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Isriadi menekankan, RM Margono memiliki rekam jejak besar di bidang ekonomi dan politik awal kemerdekaan. Selain mendirikan bank nasional pertama (BNI), beliau merupakan anggota BPUPKI, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), serta terlibat dalam Perjanjian Roem-Roijen dan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Terkait spekulasi bahwa pengusulan ini bermuatan politis karena RM Margono merupakan kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto, Isriadi memberikan bantahan tegas. Menurutnya, pengajuan ini murni berdasarkan jasa besar sang tokoh.
“Momennya kebetulan pas saat Pak Prabowo menjabat Presiden. Namun yang jelas, usulan ini murni karena jasa-jasa beliau yang perlu diangkat,” tegas Isriadi.
Ia juga menepis isu miring mengenai adanya penolakan dari pihak keluarga Presiden. Isriadi memastikan surat persetujuan tertulis dari keluarga sudah lengkap dan terlampir dalam berkas administrasi.
Saat ini, seluruh berkas usulan ketujuh tokoh telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Keputusan akhir berada di tangan Presiden berdasarkan pertimbangan Dewan Gelar.
“Pemberian gelar ini merupakan hak prerogatif Presiden. Kami di daerah tidak bisa mengintervensi atau memastikan kapan surat keputusan tersebut terbit,” pungkas Isriadi.(*)
Tinggalkan Balasan