Laporan: M Ichsan Hidayat
HUKUM | HARIAN7.COM – Keadilan sering kali terdengar indah dalam pidato, tetapi menjadi persoalan rumit ketika berhadapan dengan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum. Di titik inilah negara dituntut hadir, bukan sekadar membuat aturan, tetapi memastikan hukum benar-benar bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.
Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) UIN Salatiga memilih berada di garis depan perjuangan tersebut. Lembaga bantuan hukum berbasis perguruan tinggi negeri ini mengambil bagian dalam Sosialisasi Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah di Aula Kresna Basudewa, Kamis (17/7/2026).
Kehadiran Pusbakum UIN Salatiga bukan sekadar memenuhi undangan forum hukum. Lebih dari itu, menjadi penegasan bahwa kampus memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan masyarakat kecil tidak berjalan sendirian ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Sebab hukum yang hanya mudah diakses oleh mereka yang memiliki uang, pada akhirnya akan kehilangan makna keadilan itu sendiri.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa penguatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), kolaborasi antar-lembaga, serta peningkatan kualitas layanan menjadi kunci agar konsep access to justice tidak berhenti sebagai slogan di ruang seminar.
“Sinergi, kolaborasi, dan penguatan kualitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) adalah kunci utama agar akses terhadap keadilan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan,” menjadi pesan penting dalam kegiatan tersebut.
Verifikasi Bukan Sekadar Administrasi, Tetapi Ujian Kualitas Layanan
Memasuki periode baru verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), pemerintah menempatkan standar kualitas sebagai perhatian utama. Proses verifikasi bukan hanya persoalan kelengkapan dokumen, tetapi menjadi alat ukur apakah lembaga bantuan hukum benar-benar mampu memberikan pelayanan profesional bagi masyarakat miskin.
Kegiatan ini juga membahas penguatan tata kelola administrasi perkara melalui sistem digital Sidbankum yang menjadi instrumen pencatatan dan pengawasan layanan bantuan hukum.
Landasan pelaksanaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta regulasi terbaru Permenkum Nomor 37 Tahun 2025.
Pesannya jelas: bantuan hukum gratis tidak boleh menjadi layanan simbolis, melainkan harus memiliki standar, kualitas, dan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.563 Posbankum Jadi Ujung Tombak Hukum di Desa
Selain akreditasi OBH, perhatian besar juga diarahkan pada keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Kehadiran Posbankum menjadi strategi negara untuk memangkas jarak antara masyarakat dengan layanan hukum.
Data Kanwil Kemenkum Jawa Tengah per Juli 2026 mencatat, sebanyak 8.563 Posbankum telah terbentuk di 35 kabupaten/kota dengan melibatkan 17.126 paralegal terdaftar.
Jumlah tersebut menunjukkan satu hal: kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum sangat besar.
Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi ruang penyelesaian masalah melalui mediasi, perdamaian di luar pengadilan, hingga pendampingan advokasi bagi warga yang membutuhkan.
Dengan hadirnya ribuan titik layanan tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas tetap terjaga. Sebab banyaknya jumlah pos tidak akan berarti jika pelayanan tidak mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
Pusbakum UIN Salatiga Pilih Tidak Diam
Sebagai bagian dari ekosistem bantuan hukum berbasis perguruan tinggi, Pusbakum UIN Salatiga melihat pembinaan ini sebagai momentum memperkuat kapasitas internal.
Evaluasi standar operasional prosedur, peningkatan kemampuan paralegal dan advokat, hingga penguatan dokumentasi perkara menjadi langkah penting agar layanan bantuan hukum tidak sekadar hadir, tetapi benar-benar memberikan solusi.
Pusbakum UIN Salatiga menegaskan komitmennya untuk menjaga standar mutu, memperluas jangkauan pendampingan, dan ikut memastikan bahwa masyarakat miskin tetap memiliki hak yang sama di hadapan hukum.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara hukum bukan hanya seberapa banyak aturan dibuat, tetapi seberapa jauh masyarakat kecil mampu merasakan perlindungan dari aturan tersebut.
Keadilan tidak boleh berhenti di gedung pengadilan. Keadilan harus hadir sampai pintu rumah warga.









Tinggalkan Balasan