PPP Depok Terbelah, DPC Ancam Tempuh Jalur Hukum

DEPOK | HARIAN7.COM — Konflik internal melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok. Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Ma’mun Pratama, menyebut telah terjadi perpecahan di tubuh partai tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ma’mun dalam jumpa pers di kawasan Tapos, Depok, Senin (21/4/2026).

Menurut Ma’mun, konflik dipicu oleh pelaksanaan rapat pimpinan anak cabang (Rapimcab) yang digelar pada Rabu (15/4/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah pengurus harian diberhentikan.

Ia menilai keputusan tersebut diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme organisasi yang semestinya.

“Keputusan ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Hal ini kemudian memicu ketidakpuasan di internal,” ujar Ma’mun.

Ia menjelaskan, posisi pengurus yang diberhentikan kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt), termasuk jabatan sekretaris dan bendahara.

Tak hanya menyampaikan keberatan, Ma’mun menegaskan pihaknya akan menempuh langkah hukum. Gugatan rencananya akan diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Menurut dia, langkah hukum tersebut merupakan upaya untuk mencari keadilan sekaligus menguji keabsahan keputusan yang dinilai merugikan sejumlah kader di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Ma’mun mengklaim dukungan terhadap kepemimpinan Sekretaris Jenderal PPP cukup kuat di berbagai daerah. Dari total 27 kabupaten/kota, sebanyak 18 disebut telah menyatakan dukungan.

Meski demikian, ia mengakui kondisi internal partai saat ini masih dinamis dan membutuhkan penyelesaian menyeluruh agar konflik tidak semakin meluas.

“Kami berharap ada penyelesaian yang adil dan transparan, sehingga soliditas partai bisa kembali terjaga,” kata dia.