Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bantah Terseret OTT KPK Bupati Pekalongan: Itu Pembelajaran bagi Kepala Daerah

Laporan : Shodiq

SEMARANG|HARIAN7.COM– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas membantah klaim Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang menyebut dirinya berada di lokasi saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK berlangsung. Bantahan ini diperkuat oleh pernyataan resmi KPK yang menyatakan tidak ada keterlibatan Gubernur dalam operasi tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku kaget namanya terseret dalam pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pasca-OTT KPK. Fadia sebelumnya mengklaim sedang bersama Gubernur saat penangkapan terjadi, namun hal tersebut langsung ditepis oleh Luthfi dan otoritas antirasuah.

Pernyataan Fadia dibantah keras oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Dalam konferensi pers, Asep menegaskan bahwa informasi mengenai kehadiran Gubernur di lokasi penangkapan tidak benar. “Selama kami di posko, tidak ada informasi itu. Kami terus berkomunikasi dengan petugas di lapangan,” ujar Asep.

Ahmad Luthfi sendiri mengaku baru mengetahui kabar penangkapan Fadia melalui pemberitaan media pada Selasa pagi. Ia meluruskan bahwa pertemuan dengan Fadia memang terjadi pada Senin (2/3) malam di kediamannya, namun dalam konteks kedinasan formal dan dihadiri banyak pihak.

“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu, Bupati Pekalongan, Bupati Tegal, dan Wakil Bupati Purbalingga datang melaporkan progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” terang Luthfi di Semarang, Rabu (4/3/2026).

Luthfi menambahkan, dalam pertemuan tersebut Fadia juga sempat berpamitan tidak bisa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pemprov Jateng pada Selasa siang yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. “Setelah urusan selesai, masing-masing langsung pulang,” imbuhnya.

Menanggapi kasus hukum yang menjerat bawahannya, Luthfi meminta kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah dan ASN di Jawa Tengah. Ia mengingatkan kembali komitmen Pemprov Jateng yang telah bekerja sama dengan Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi.

“Ikan busuk itu berawal dari kepalanya. Kepala daerah wajib memberikan contoh yang baik dan menjadi suri teladan,” tegas Luthfi mengutip pepatah populer.

Gubernur juga memberikan peringatan keras agar para pejabat publik menjauhi gaya hidup mewah (hedon) dan pamer harta (flexing). Ia menekankan pentingnya birokrasi yang sehat dan bersih sesuai dengan koridor hukum (rule of law).

“Jangan sampai ada penyimpangan anggaran, apalagi bermain proyek yang merugikan daerah. Kejadian ini adalah pengingat untuk terus menciptakan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (*)