Belanja Pegawai Masih Dominan, Bupati Demak Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan

DEMAK | HARIAN7.COM – Tingginya belanja pegawai dan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Demak. Namun, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Eisti’anah saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/01/26).

Pada 2025, struktur belanja daerah Demak masih didominasi belanja pegawai. Sementara pembangunan infrastruktur dinilai belum maksimal jika dibandingkan dengan mandatory pemerintah pusat.

“Ini menjadi evaluasi kita bersama untuk pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengawal dan memberikan dukungan agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar”, kata Eisti.

Eisti’anah juga menyinggung menurunnya dana transfer ke daerah akibat banyaknya agenda dan program pemerintah pusat. Kondisi itu, kata dia, tidak hanya dialami Demak, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk pada 2026.

“Mandatory dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Demak”, jelasnya.

Meski demikian, Bupati menekankan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Sinkronisasi program pusat, provinsi, dan daerah, menurutnya, tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.

“Kita harus kerja cepat, kerja cerdas, dan berinovasi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik. Agenda ini rutin setiap tahun dan kami harapkan bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar menyerap masukan masyarakat”, tegasnya.

Pengangguran Menurun

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Demak Khomarudin memaparkan capaian indikator makro daerah. Ia menilai posisi Demak yang berada di kawasan strategis turut menopang pertumbuhan ekonomi, terutama karena kedekatannya dengan kawasan industri di sekitar Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Batang.

Tren pengangguran di Demak juga menunjukkan perbaikan. Angka pengangguran tercatat 5,28 persen pada 2021, naik menjadi 6,11 persen pada 2022, lalu turun menjadi 5,38 persen pada 2023, 4,75 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 4,58 persen pada 2025.

“Kemungkinan penurunan ini dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri”, terangnya.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Demak terus meningkat. Dari 66,23 persen pada 2021, naik menjadi 66,97 persen pada 2022, melonjak ke 70,76 persen pada 2023, 72,23 persen pada 2024, hingga mencapai 73,04 persen pada 2025.

FKP RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” itu dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD, Sekda, para asisten, Kepala BPS, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bapperida Demak, instansi vertikal, LSM, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga perwakilan difabel, perempuan, pemuda, dan forum anak.(*)