Presiden Prabowo Tegas Serukan Pemberantasan Korupsi: Hentikan Budaya Mark-Up dan Kebocoran Anggaran

Laporan: Yuanta

JAKARTA | HARIAN7.COM – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang digelar di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/24).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti praktik-praktik seperti mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran yang merugikan negara dan rakyat. Ia menyebut bahwa budaya tersebut harus segera dihapuskan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Jangan sampai 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden di hadapan para peserta Musrenbangnas.

Presiden juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam sistem birokrasi. Melalui e-katalog dan e-government, Presiden berharap potensi korupsi dapat diminimalisir. Ia menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, bersinergi menciptakan tata kelola yang bersih dan efisien.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah sangat menentukan keberhasilan dalam menghentikan kebocoran ini. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Presiden.

Selain menyerukan pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo meminta Musrenbangnas menjadi ajang introspeksi bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah. Ia menegaskan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat dalam menjalankan tugas negara.

“Saya katakan, gunakan momentum ini untuk membersihkan diri dan membenahi tata kelola pemerintahan. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi penyimpangan anggaran,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Ia mengingatkan agar vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

“Sudah jelas kerugian negara mencapai ratusan triliun, tetapi vonisnya tidak mencerminkan rasa keadilan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tutup Presiden Prabowo.

Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 diharapkan menjadi pijakan strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang bebas dari korupsi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Presiden mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut demi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. (*)