Bawaslu & GP Ansor Cilacap Berkomitmen Perkuat Demokrasi Lokal, Wujudkan Keadilan Sosial

Pewarta : Rusmono|Kaperwil Jateng

CILACAP | HARIAN7.COM – Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Cilacap menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi lokal sebagai fondasi terwujudnya keadilan sosial di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam forum dialog Konsolidasi Demokrasi yang digelar sebagai bagian dari ikhtiar membangun sinergi pengawasan partisipatif dan penguatan peran pemuda dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Cilacap.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga sepakat bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral semata, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.

Ketua Bawaslu Cilacap, Soim Ginanjar mengatakan, bahwa pengawasan pemilu yang berintegritas dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap suara rakyat benar-benar bernilai dan menentukan arah pembangunan daerah. Dia menyebut demokrasi adalah alat, sementara tujuan besarnya adalah keadilan sosial.

“Demokrasi tanpa keadilan sosial itu hanya akan melahirkan oligarki, sedangkan keadilan sosial tanpa demokrasi hanya akan menghasilkan totalitarianisme,” ungkap Soim dalam Forum Konsolidasi Demokrasi di Kantor Bawaslu Cilacap, Jumat (13/02/2026).

Bawaslu Kabupaten Cilacap menekankan, pentingnya kolaborasi strategis dengan organisasi kepemudaan dalam mendorong pendidikan politik yang berkelanjutan. Partisipasi aktif pemuda dinilai menjadi kunci dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Melalui pendekatan partisipatif, pengawasan tidak hanya menjadi tugas kelembagaan, tetapi juga gerakan moral Bersama,” ucap alumnus UIN Syaizu Purwokerto itu.

Sementara, Ketua GP Ansor Kabupaten Cilacap, Ahmad Fajri Nida menyatakan, kesiapan untuk mengambil peran konstruktif dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal. Semangat kepeloporan dan nilai-nilai kebangsaan yang diusung menjadi landasan dalam memperkuat kesadaran kolektif bahwa menjaga integritas pemilu sama artinya dengan menjaga martabat bangsa dan masa depan generasi penerus.

“Keadilan sosial bisa terwujud dengan cara penyelenggaraan pemilu yang terlaksana sesuai dengan aturan. Kalau dalam proses pemilu tidak diawasi dengan baik atau malah justru banyak terjadi pelanggaran, saya kira kita jauh juga dari apa yang kita inginkan,” kata Nida.

Dalam konteks mewujudkan kesejahteraan sosial, dia memandang posisi Bawaslu menjadi sangat strategis untuk memastikan pemilu terlaksana dengan jujur, adil, dan sesuai aturan.

Kedua pihak juga mendorong penguatan literasi demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memahami hak dan kewajiban politiknya secara utuh. Pendidikan politik yang inklusif diharapkan mampu mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi, sekaligus membangun kesadaran bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud melalui proses politik yang jujur dan adil.

“Bawaslu itu wasit. Ibarat pertandingan sepak bola, sebuah pertandingan kok tidak ada wasitnya, mainnya tidak cantik, mainnya penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Melalui komitmen bersama ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap dan GP Ansor Kabupaten Cilacap optimistis demokrasi lokal akan makin berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang terbangun diharapkan menjadi model kolaborasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. (*)