PT JTAB Tuntaskan Kompensasi Warga Terdampak Banjir Lumpur Tuntang dan Tegaskan Kepatuhan Izin Rest Area KM 445B

Laporan : Shodiq

TUNTANG| HARIAN7. COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) atau PT JTAB, menunjukkan langkah responsif terhadap dampak lingkungan di sekitar area operasionalnya. Perusahaan secara resmi menyampaikan permohonan maaf dan menyalurkan kompensasi kepada warga Dusun Daleman, Desa Tuntang, Kabupaten Semarang, yang terdampak banjir lumpur beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT JTAB, Ir. Totok AS, menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh atas genangan air dan lumpur yang sempat menutup akses jalan Tuntang-Bringin akibat penataan lahan di wilayah perbukitan. Selain kompensasi uang tunai, PT JTAB juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada tiga kepala keluarga yang terdampak langsung.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah membangun saluran air baru dan membuat sodetan di lokasi rawan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Totok saat memberikan keterangan pada Jumat (2/1/2026).

Mitigasi Longsor dan Penataan Lahan

Totok menjelaskan bahwa aktivitas di lokasi tersebut merupakan bagian dari penguatan terasering dan penataan lahan di sekitar Rest Area KM 445B. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko longsor tebing di Dusun Daleman yang sering dikeluhkan masyarakat karena mengancam keselamatan pengguna jalan.

Material tanah dari pengeprasan bukit digunakan kembali untuk penguatan lahan internal (cut & fill) di area proyek. “Tidak ada aktivitas Galian C di sini. Tanah dipindahkan untuk keperluan proyek rest area di lahan milik PT JTAB sendiri. Ke depan, lahan yang telah ditata akan kami tanami kembali dengan pohon untuk penguatan alami,” tambahnya.

Legalitas dan Perizinan Lengkap

Menanggapi isu perizinan, manajemen PT JTAB menegaskan bahwa operasional Rest Area KM 445B telah memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Fasilitas yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, pada momentum Lebaran 2025 lalu ini telah mengantongi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB.

Seluruh dokumen pendukung, mulai dari Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), telah dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Semua proses administrasi, sejak masih bernama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) hingga bertransformasi menjadi Perseroda PT JTAB, telah sesuai dengan aturan hukum. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan operasional yang patuh regulasi sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” pungkas Totok.