LAPK MN Apresiasi KPK Bidik Korupsi Katering Haji: Dari Markup Harga Hingga Dugaan Setoran, Publik Menanti Terkuaknya Sosok R

JAKARTA | HARIAN7.COM – Bau busuk dugaan korupsi kembali menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji. Kali ini, sorotan tertuju pada layanan katering jemaah yang diduga penuh praktik markup. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka pintu penyelidikan awal.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa laporan dugaan korupsi katering haji kini tengah diproses di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Meski begitu, perkara ini belum resmi masuk ke ranah penyelidikan di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

“Ini yang katering mungkin tidak hanya 2025. Kami juga akan mengecek ke 2024, 2023, dan ke belakang seperti itu,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Asep menegaskan, KPK akan memfokuskan penyelidikan lebih jauh jika kasus ini resmi naik ke tahap penyelidikan. Jejak dugaan korupsi tak hanya menyangkut katering, melainkan juga kuota dan pemondokan haji yang sempat menjadi sorotan publik sejak 2023.

“Kami berharap, kami bisa menemukan juga informasi maupun keterangan, serta dokumen-dokumen terkait masalah katering, kemudian pemondokan, dan yang lainnya pada saat kami menangani perkara kuota haji ini,” jelas Asep.

Sinyal Markup dan Nama Inisial “R”

Dukungan terhadap langkah KPK datang dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Majapahit Nusantara. Humas LAPK MN, Widodo, menilai penyelidikan kasus katering haji harus dilakukan menyeluruh, bukan hanya terkait kuota.

“Kami sangat mengapresiasi dan berharap tidak hanya soal kuota haji, namun katering haji 2023, 2024, dan 2025 diusut tuntas,” kata Widodo kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Lebih jauh, Widodo mengungkap adanya dugaan markup harga katering pada 2024. Ia menyebut informasi itu berasal dari sumber terpercaya yang menyebut keterlibatan seorang pejabat berinisial R.

“Informasi kami dapat dari sumber terpercaya orang penting itu berinisial R. Yang perlu diusut hasil dugaan markup harga di setor kepada siapa dan atas perintah siapa. Kami menduga ini praktik bancakan,” tandas Widodo.

Tabir Korupsi Haji

Dugaan penyimpangan dalam layanan haji bukan cerita baru. Dari kuota hingga akomodasi, bisnis raksasa bernilai triliunan rupiah ini kerap dituding menjadi ladang bancakan segelintir orang berkuasa. Kini, aroma serupa kembali menyeruak lewat isu katering jemaah.(Yuanta)