Bupati Pati Terancam Dimakzulkan, DPRD Bentuk Pansus di Tengah Gejolak Massa

Laporan: Tambah Santoso

PATI | HARIAN7.COM – Belum genap setahun menjabat, Bupati Pati Sudewo menghadapi badai politik yang kian menggulung. Aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati hingga gerbang Kantor DPRD Pati pada Rabu (13/8/2025) akhirnya memaksa dewan mengambil langkah drastis: membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan.

Ribuan demonstran yang memadati halaman DPRD Pati langsung bersorak ketika Ketua DPRD, Ali Badrudi, mengetok palu paripurna. “Rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” ujarnya.

Keputusan ini lahir di tengah tekanan massa dan situasi panas. Sebelumnya, kerusuhan pecah di depan kantor bupati: kaca kantor pecah, gerbang dirobohkan, satu mobil polisi dibakar, dan empat sepeda motor dinas kepolisian hangus dilalap api.

Ketua Fraksi PKS, Narso, mengungkap alasan pengajuan pemakzulan. “Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” katanya, di hadapan rapat yang berlangsung di bawah tatapan puluhan ribu massa.

Yang mengejutkan, hampir semua fraksi kompak mendukung langkah ini, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, bahkan Partai Gerindra — partai pengusung Sudewo sendiri. Dari Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto menilai sang bupati melanggar janji sumpah dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Fraksi Gerindra melalui Yeti menegaskan pentingnya hak angket demi memastikan jalannya pemerintahan yang transparan. Sementara Fraksi PKB lewat Mahdun mengkritik kebijakan kenaikan PBB-P2 yang memicu keresahan warga, meski akhirnya dibatalkan.

Dengan terbentuknya pansus ini, babak baru drama politik Pati dimulai. Tekanan publik semakin menguat, dan masa depan Bupati Sudewo kini berada di ujung tanduk.(*)