Salatiga Memanas: DPRD Ajukan Hak Interpelasi, Wali Kota Robby Bongkar Alasan Kebijakan Kontroversial

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM — Suasana ruang sidang paripurna DPRD Kota Salatiga mendadak berdenyut panas, Senin pagi, 19 Mei 2025. Ketua DPRD Dance Ishak Palit dari PDIP mengetuk palu membuka jalannya rapat. Diapit dua wakil ketua, Saiful Mashud dari PKB dan Yuliyanto dari Gerindra, sidang bergulir seru nyaris tanpa jeda. Yang menjadi sorotan, pembacaan resmi Keputusan DPRD tentang pengajuan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Wali Kota Salatiga.

“Ini soal hajat hidup masyarakat. Maka interpelasi adalah keharusan,” ujar Saiful Mashud lantang saat membacakan keputusan dewan.

Empat poin mengemuka sebagai alasan pemanggilan wali kota: penghapusan tenaga harian lepas (THL) yang rencananya akan dialihkan ke PT SCI, rencana relokasi pedagang Pasar Pagi, penghentian retribusi sampah, serta pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Semua dianggap DPRD menimbulkan keresahan publik.

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, yang hadir bersama Wakil Wali Kota Nina Agustin, langsung menanggapi kritik dewan di hadapan ratusan pasang mata yang memadati gedung dewan. Dari pedagang pasar pagi, tokoh partai, advokat, aktivis LSM, hingga para pemerhati lingkungan, semua menyimak penuh tensi.

Robby, dengan tenang namun tegas, membuka satu per satu alasannya. Tentang TPP ASN, menurutnya, perubahan itu sah sebagai hak prerogatif kepala daerah, “Namun tetap perlu persetujuan DPRD, agar mekanisme pengawasan berjalan,” ujarnya. Ia menyebut kebijakan itu demi kesejahteraan ASN yang berkeadilan.

Soal retribusi sampah, ia menegaskan penghentian itu justru langkah progresif. “Perda-nya ada sebelum saya dilantik. Tapi justru saya yang menghentikan kebijakan itu karena membebani masyarakat,” ucap Robby.

Paling emosional saat menjawab soal relokasi pedagang. Ia menyangkal ada motif bisnis. “Saya tidak berpihak pada investor. Saya ingin menata wajah kota. Jl Jenderal Sudirman harus direvitalisasi demi Salatiga yang lebih baik,” kata dia, disambut riuh tepuk tangan sebagian hadirin.

Mengenai penghapusan THL dan rencana swastanisasi, Robby berdalih hal itu merupakan upaya menyiasati beban belanja pegawai yang kini menembus angka 30 persen dari APBD. “Jika pemerintah pusat menyetujui, maka bisa diswastakan,” katanya.