Pemprov Jateng Perkuat Pengawasan BPR BKK, Fokus pada Kompetensi Komisaris

SEMARANG | HARIAN7.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus meningkatkan tata kelola dan pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyiapkan komisaris-komisaris yang kompeten untuk mengisi kekosongan posisi, termasuk komisaris utama.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat banyak kekosongan jabatan komisaris di sejumlah PT BPR BKK di Jawa Tengah. Pemprov Jateng, sebagai pemegang saham mayoritas, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengisian posisi tersebut dengan individu yang memiliki kompetensi memadai.

“Kami melibatkan rekan-rekan dari Pemprov Jateng untuk berkontribusi. Kami juga mengadakan program capacity building dan asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar para calon memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai komisaris,” ujar Sumarno dalam acara *Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK* di Hotel Front One HK Resort, Semarang, Senin (18/11/2024).

Sumarno menegaskan, penguatan kompetensi ini bertujuan agar para komisaris mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat dengan optimal demi memastikan tata kelola lembaga berjalan baik.

Dukung Ekonomi Daerah

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah daerah dan penguatan ekonomi lokal. “Akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik adalah kunci untuk mewujudkan visi misi tersebut. Dengan kemajuan BPR BKK, diharapkan kontribusi berupa deviden kepada Pemprov Jateng dapat terus meningkat,” tambah Sumarno.

Sementara itu, Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio, mengungkapkan bahwa 14 PT BPR BKK saat ini mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov telah menggelar proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS), termasuk penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK.

Kinerja BPR BKK Meningkat

Agus juga melaporkan bahwa secara konsolidasi, 33 PT BPR BKK di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang positif per Juni 2024. Total aset tercatat mencapai Rp12,5 triliun, dana masyarakat sebesar Rp10,5 triliun, kredit Rp8,9 triliun, pendapatan Rp774,2 miliar, dan laba sebelum pajak Rp111,6 miliar.

“Pencapaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan membuahkan hasil,” tutup Agus.

Pemprov Jateng berharap, pengisian jabatan komisaris yang kompeten dapat menjadi langkah awal untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan PT BPR BKK serta kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah.(Sin/Hm)