Pewarta : Rusmono|Kaperwil Jateng
CILACAP, Harian7.com – Ketua Dewan Pimpunan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Cilacap soroti banyak hal tentang pemerintahan. Masih banyak yang harus diutamakan dibanding yang sekarang selalu digembar gemborkan pemerintah yakni tentang stunting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC Gerindra Suyatno ketika diwawancara via phone mengatakan, bahwa yang pertama kami mengucapkan selamat kepada Pj Bupati Cilacap, Bapak Awaluddin Muuri, dan sebentar lagi ada Pj Sekda. “Harapan kami mudah mudahan antara Pj Bupati dan Pj Sekda bisa bekerjasama dengan baik, jangan ada yang merasa ditinggalkan atau dipinggirkan, artinya pasangan Pj Bupati dan Pj Sekda ini harus bener bener satu hati, kompak, sehingga motivasi untuk perbaikan Kabupaten Cilacap betul betul terlaksana dengan baik,” katanya, Kamis, (07/12/2023).
Ia menambahkan, bahwa harapan kami antara Pj Bupati dan Pj Sekda bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya yaitu membangun wilayah Kabupaten Cilacap. Program program yang memang tidak begitu penting ya tidak usah dilaksanakan karena banyak program program yang lebih penting dan harus diutamakan.
“Saya setuju stunting tetap dilaksanakan, tetapi stunting itu juga bukan satu satunya hal penting yang harus dilaksanakan karena hal hal yang lain juga masih butuh penanganan,” tegas Suyatno.
Jadi, lanjutnya saya tetap setuju stunting dilaksanakan, tetapi jangan sampai terjadi lagi program program pemimpin Kabupaten Cilacap dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Ini menjadi catatan, dan mudah mudahan tidak terjadi lagi di waktu sekarang dan yang akan datang,” tegasnya.
Suyatno menyarankan agar Pj Bupati dan Pj Sekda itu fokus ke hal hal perbaikan perbaikan yang perlu dilaksanakan seperti kelulusan sekolah. Anak anak kita banyak yang tidak mendapatkan kesempatan lapangan kerja dan ini perlu mendapatkan pemikiran kita bersama.
“Solusinya bagaimana? karena ini yang menjadikan peningkatan pengangguran banyak sekali dari anak anak kita yang lulus tentunya berimbas dengan kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan obat obatan, kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja seperti tawuran, ada Genk montor dan lain lain yang beberapa waktu yang lalu sampai memakan korban jiwa, dan tentunya ini Pemda Kabupaten Cilacap harus memang intensif bekerjasama dengan institusi vertikal seperti kepolisian dan lain lain,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya masalah remaja juga adanya penyimpangan seksual, ini juga harus menjadi perhatian, karena pernah mendapat informasi dari BNN bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan remaja itu meningkat, ini juga harus ditangani serius oleh pemerintah.
“Kemudian yang saya lihat juga penyalahgunaan ketersediaan pupuk yang dirasa sangat sulit oleh petani. Nah ini juga menjadi solusi kita bersama,” tandasnya.
Saat ini, lanjut Suyatno bahwa Covid dengan varian baru sudah mulai menular, dan itu sudah mulai menjalar. Kita juga harus ancang ancang untuk antisipasi Covid tersebut. Jangan sampai kita ada musibah seperti yang terjadi seperti dulu.
“Saya juga mensikapi bahwa peningkatan kedisplinan OPD OPD yang terkait di dalam Kabupaten Cilacap juga perlu untuk diperhatikan, terutama OPD yang melakukan kegiatan kegiatan yang hanya mementingkan kelompok kelompok tertentu saja, ini tidak boleh, karena apa? sesuai dengan fakta integritas yang sudah dilaksanakan bahwa ASN itu harus netral dalam arti yang sebenarnya,” ungkapnya.
Yang menjadi sorotan saya saat ini adalah Kantor Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ini yang juga perlu ada pembenahan, karena kami mendengar masih banyak keluhan. Di era moderenisasi yang serba digital itu yang mungkin tidak semua orang bisa mengikuti era digitalisasi tentunya harus ada solusi bagaimana pelayanan termudah dan praktis, misalkan orang dari Dayeuhluhur dari Majenang harus ke Cilacap dan itu waktunya terbatas sehingga tidak cukup mengurus persyaratan surat surat itu satu hari, nah ini juga perlu ada solusi.
“Terakhir adalah saya lihat masih banyak kepala dinas OPD yang kosong, dan perlu diisi dengan cepat, karena itu penting. Jabatan yang kosong tersebut harus diisi oleh orang yang betul betul punya potensi secara profesional di bidangnya masing masing, bukan karena imbal balik atau transaksi apapun yang mungkin pernah terjadi dimasa lalu,” jelasnya panjang lebar.
Hal tersebut, menurut Suyatno harus dihilangkan. Jadi yang jelas penempatan jabatan jabatan OPD kepala dinas dan lain lain itu memang harus diisi dengan orang orang betul profesional, bukan karena suka atau tidak suka apalagi ada imbal balik dan transaksi apapun. Ini tidak boleh.
“Tapi saya percaya bahwa seorang Pak Awaluddin Muuri, dan mungkin nanti akan dibantu oleh Pj Sekdanya bisa bekerja dengan baik. Kami semua sangat support, karena saya dari partai politik yang kebetulan saya juga Ketua Fraksi tentunya saya ingin mensupport sekali agar Cilacap bisa lebih tertata dengan baik, dan dalam menghadapi pemilu kita bisa menjalankan pemilu legislatif, pemilu presiden dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada implikasi apapun yang terjadi di Kabupaten Cilacap,” tutup Suyatno. (*)
