HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Selain Sebagai Penopang Ekonomi Nasional, Pedesaan Juga Sebagai Penopang Sosial dan Budaya

Jakarta,harian7.com – Desa-desa di Indonesia selain menjadi penopang bagi kekuatan ekonomi nasional, juga menjadi penopang kekuatan sosial dan budaya. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (18/11/2019).

“Penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, mau tidak mau harus diakui itu juga ada pada masyarakat desa. Dan inilah tanggungjawab kita yang sangat berat,”katanya.

Baca Juga:  Kemenag Launching Baleharjo Sebagai Desa Moderasi Beragama dan Sadar Kerukunan

Dalam hal ini menurutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki peran strategis bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut. Sebagai Menteri, ia akan aktif bernegosiasi antar kementerian/lembaga agar target-target pembangunan dapat dijalankan secara maksimal.

“Seperti menyelesaikan kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, ini semua nggak enak. Tapi sebagai tanggungjawab, harus diwujudkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Laga PSS Sleman vs Persita Tanggerang, Polresta Surakarta Bakal Terjunkan Ratusan Personil Keamanan

Terkait pengentasan permasalahan daerah tertentu di daerah tertinggal, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati mengatakan, hingga tahun 2018 pemerintah telah mengentaskan sebanyak 34 daerah tertentu di daerah tertinggal, dari total target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah.

“Insya allah hingga akhir tahun 2019, dari target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah tertentu akan terentaskan seluruhnya,” ujarnya.

Menurutnya, minimnya anggaran dan masih tingginya jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal mendorong seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan Pemerintah Daerah untuk saling bekerjasama. Terkait hal tersebut, ia mengatakan telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga:  Soal Dugaan Pungutan Iuran Bantuan Diesel di Desa Berjing, Begini Penjelasan Anggota dan Ketua Kelompok Tani

“Adapun program yang disepakati adalah terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Dan penyediaan pelayanan dasar serti elektrifikasi dan sarana air bersih,”jelasnya. (Yuan/Kemendes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!