Gelombang Demonstrasi di Depan Gedung MPR/DPR: Akademisi, Mahasiswa, dan Buruh Tuntut Kepatuhan pada Putusan MK

Istimewa.

JAKARTA | HARIAN7.COM – Gelombang demonstrasi yang dipimpin oleh Partai Buruh mengguncang kawasan Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/8). Massa aksi yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, hingga buruh, memenuhi area tersebut dengan tuntutan yang jelas dan tegas: patuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan Pilkada.

Demonstrasi ini berimbas pada penutupan total Jalan Gatot Subroto, di depan gedung MPR/DPR. Ratusan demonstran mulai melakukan orasi dan menyuarakan aspirasi mereka sejak pagi hari. Para peserta aksi datang dengan spanduk dan bendera yang menyerukan dua tuntutan utama yang berkaitan dengan keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Tuntutan Tegas Partai Buruh

Aksi ini dimotori oleh Partai Buruh yang secara vokal mendesak pemerintah dan institusi terkait untuk menghormati dan menjalankan putusan MK tanpa ada perubahan. Berikut tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran:

Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Para peserta aksi menegaskan bahwa keputusan MK tersebut harus dihormati tanpa ada upaya untuk memanipulasi atau mengubah substansinya. Mereka menekankan pentingnya integritas demokrasi yang dilindungi oleh putusan MK.

Mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus 2024 sudah mengeluarkan PKPU sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/202

Demonstran juga menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merespon keputusan MK dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan putusan tersebut sebelum batas waktu yang mereka tetapkan, yakni tanggal 23 Agustus 2024.

Dengan tuntutan yang menyasar pada dua lembaga penting negara, aksi ini mendapat sorotan luas dari berbagai pihak. Partai Buruh dan pendukungnya merasa bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan MK akan merusak tatanan hukum yang ada, dan mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepatuhan terhadap konstitusi.

Situasi di Lapangan

Aksi demonstrasi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan ini berhasil menyedot perhatian publik. Polisi telah menutup akses jalan utama untuk memastikan situasi tetap kondusif, meski massa terus bertambah. Di berbagai sudut, peserta aksi terus menyampaikan orasi, memperingatkan pemerintah agar tidak bermain-main dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pihak MPR/DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran. Namun, dengan tekanan yang meningkat, banyak pihak menduga bahwa respons pemerintah terhadap aksi ini akan menjadi sorotan utama dalam beberapa hari ke depan.

Dengan situasi politik yang semakin memanas, aksi ini mencerminkan ketegangan yang ada dalam dinamika politik Indonesia saat ini. Partai Buruh dan pendukungnya berharap bahwa suara mereka akan didengar dan diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan. Di tengah kompleksitas politik yang terjadi, demonstrasi ini menjadi salah satu sinyal kuat bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika hukum dilanggar atau diabaikan. 

Massa aksi tetap bertahan di sekitar gedung MPR/DPR RI, menunggu tanggapan dari pihak berwenang. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, semua mata tertuju pada KPU dan DPR RI untuk mengambil langkah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan menjaga stabilitas hukum serta politik di Indonesia.(Yuanta)