HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Empat Tepat Jadi Alarm Pengadaan Barang dan Jasa di Salatiga

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, mengingatkan jajarannya agar pengadaan barang dan jasa tidak terjebak pada rutinitas administratif. Dalam pembukaan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa TA 2025 dan Persiapan TA 2026, Rabu (18/2/2026), ia menekankan prinsip “empat tepat”: tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

“Pengadaan bukan sekadar proses administratif. Ini instrumen strategis pembangunan dan cerminan transparansi pemerintah,” ujar Robby.

Ia mengapresiasi capaian input Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah mencapai 100 persen sebelum Maret 2025. Konsolidasi pengadaan kertas HVS juga dinilai berhasil menekan anggaran hingga 22 persen.

Baca Juga:  Bejat! Ketua Yayasan Ponpes di Tapsel Perkosa Santriwati, Lima Kali dalam Setahun

“Ini bukti bahwa perencanaan yang baik berdampak langsung pada efisiensi,” katanya.

Namun, ia memberi catatan pada Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Salatiga yang belum optimal. Menurut dia, masih ada kedisiplinan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang perlu diperkuat, terutama dalam penginputan kontrak dan penilaian kinerja penyedia.

Baca Juga:  Sarasehan ‘Sapa Ceria’ di Rutan Salatiga: Membangun Kebersamaan dan Pembinaan Positif

“Masih ada ketidaksesuaian antara data di SiRUP dan pelaksanaan riil di lapangan,” ujarnya.

Robby menginstruksikan seluruh Pengguna Anggaran untuk aktif mengawal proses sejak awal tahun. Tender dan pengadaan langsung diminta dilakukan sedini mungkin guna menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Peran PPK harus diperkuat. Administrasi harus tertib,” katanya.

Ia juga mendorong prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan UMKM dalam rantai pengadaan. “Belanja pemerintah harus memberi dampak ekonomi lokal,” ucapnya.

Baca Juga:  Kemenag SBB Sosialisasikan Perkawinan Pra Nikah

Sejalan dengan itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Junirispinuddin Serunting, melaporkan bahwa pengisian SiRUP per Februari 2026 telah mencapai 100 persen. Namun evaluasi tetap diperlukan karena masih ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

“Kita ingin kendala administratif tahun lalu tidak terulang di TA 2026,” katanya.

Evaluasi ini diharapkan menjadi ruang pembenahan tata kelola. Pemerintah Kota Salatiga menargetkan sistem pengadaan yang makin akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Berita Lainya

error: Content is protected !!