Dialog Lima Rektor, PWI Jateng Menguji Urat Nadi Kemerdekaan Pers

Laporan: Muhamad Nuraeni

SEMARANG | HARIAN7.COM –  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah memilih kampus sebagai ruang refleksi. Kamis, 5 Februari 2026, PWI Jateng menggelar Dialog 5 Rektor di Ruang H. Panoet Harsono Lantai 4 Universitas BPD, Jalan Soekarno-Hatta, Semarang. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Jawa Tengah 2026.

Mengusung tema “Menyehatkan Peran Kontrol Sosial untuk Memperkuat Kemerdekaan Pers”, dialog diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PWI Jawa Tengah dan Universitas BPD. Kerja sama ini dimaksudkan memperkuat sinergi pers dan perguruan tinggi, dua pilar yang kerap bertemu di simpang kritik dan kebijakan publik.

Lima pimpinan perguruan tinggi hadir sebagai narasumber: Rektor Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom, Rektor Universitas BPD Prof. Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Dr. Eny Winaryati, M.Pd., Rektor Universitas Panca Sakti Tegal Prof. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, serta Wakil Rektor I Universitas Semarang (USM) Prof. Dr. Ir. Haslina, M.Si.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan (YKKP) Bank Jateng Joko Sambodo. Dari internal PWI Jateng tampak Ketua Dewan Kehormatan Amir Machmud NS, Anggota Dewan Kehormatan Aris Syaefudin Zuhri, Sekretaris Achmad Ris Ediyanto beserta Wakil Sekretaris Suparningsih, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Hery Pamungkas, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sunarto, serta Wakil Ketua Bidang Pendidikan sekaligus Ketua Panitia HPN Jateng 2026 Alkomari. Hadir pula Ketua Seksi Pembelaan Wartawan Ida Nurlayla, Wakil Ketua Siwo Sigit Pramono, Wakil Ketua Seksi Polhukam Suparman, dan Wakil Ketua Seksi Kerja Sama Sigit Hermawan.

Dalam diskusi, Rektor Udinus Prof. Pulung Nurtantio Andono menegaskan posisi pers sebagai fondasi pembangunan.

“Tanpa pers, pembangunan dan capaian Indonesia tidak akan diketahui publik. Pers menjadi penyeimbang sekaligus penggerak dalam perjalanan bangsa,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Rektor Universitas BPD Prof. Sri Tutie Rahayu. Ia menyebut pers sebagai pilar demokrasi yang marwahnya harus terus dijaga.

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mengedukasi mahasiswa dan dosen tentang etika pers sebagai bagian dari sistem demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal Prof. Taufiqulloh menilai kecakapan digital semata tidak cukup.

“Diperlukan kontrol sosial yang bersifat formal melalui kode etik pers, maupun kontrol sosial informal agar ruang publik tetap sehat,” ujarnya.

Dari perspektif nilai dan etika, Wakil Rektor III Unimus Dr. Eny Winaryati menekankan tiga unsur utama dalam bermedia: edukasi, partisipasi, dan hati nurani.

“Jika ketiganya dipatuhi, fungsi pers akan berjalan dengan semestinya,” katanya.

Ia mengaitkan prinsip itu dengan Surat Iqro’ yang menyinggung penglihatan, pendengaran, dan hati manusia.

“Tugas media adalah memberikan narasi-narasi yang bisa dipertanggungjawabkan memberikan kenikmatan bagi audiens berupa layanan-layanan yang bersifat inderawi, baik informasi dan edukasi. Sebaliknya, audiens yang menangkap narasi juga ikut berpartisipasi. Ada etika dan hati nurani yang dikedepankan ketika bicara soal kemerdekaan pers,” imbuhnya.

Isu teknologi turut mengemuka. Wakil Rektor I USM Prof. Haslina menilai perkembangan digital dan kecerdasan buatan tak terelakkan.

“Digitalisasi AI tidak bisa dihindari. Mahasiswa dan anak muda hidup di tengah arus teknologi yang terus berkembang. Karena itu, dibutuhkan kecermatan, sikap kritis, serta daya imajinasi dan kreativitas agar pemanfaatan digital AI bisa memberikan dampak yang positif,” katanya.

Indeks Kemerdekaan Pers

Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana dalam sambutannya menyoroti masih kuatnya tekanan terhadap kerja jurnalistik. Intimidasi dan intervensi, kata dia, masih kerap terjadi dan memengaruhi indeks kemerdekaan pers.

“Berdasarkan pemeringkatan global kebebasan pers, posisi Indonesia masih berada di peringkat 127 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers masih menghadapi tantangan serius,” ujarnya.

Menurut Setiawan, dialog dengan pimpinan perguruan tinggi menjadi ruang strategis untuk menyehatkan kembali peran pers sebagai kontrol sosial yang kritis, berbasis data, dan bertanggung jawab.

“Selama ini, ketika pers melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik, banyak masukan konstruktif datang dari kalangan akademisi. Di situlah benang merah antara pers dan perguruan tinggi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya literasi media bagi mahasiswa di tengah banjir informasi.

“Dialog ini bukan hanya bicara tentang pers, tetapi juga edukasi literasi media. Mahasiswa harus paham fungsi pers sebagai kontrol sosial dan bagaimana informasi seharusnya diproduksi secara bertanggung jawab,” tambahnya.

Dialog Lima Rektor ini menjadi bagian dari rangkaian HPN 2026 PWI Jawa Tengah yang didukung berbagai mitra, mulai dari Pemprov dan DPRD Jawa Tengah, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dunia usaha, hingga perguruan tinggi. PWI Jateng berharap, dari ruang dialog kampus ini, kemerdekaan pers tak sekadar slogan, melainkan praktik yang kian berani dan beretika demi kepentingan publik dan demokrasi.(*)