Alarm dari Parlemen: Ketika Anggaran BPOM Dipangkas, Haris Menyebut “Ini Menyangkut Nyawa”

Laporan: Muhamad Nuraeni

JAKARTA | HARIAN7.COM  — Sorotan tajam datang dari ruang rapat Komisi IX DPR RI, kala hearing bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berlangsung pada awal Juli lalu. Muh Haris, anggota parlemen dari Fraksi PKS, menyampaikan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan.

Pemicunya: penurunan drastis anggaran BPOM untuk tahun 2026. Dari semula Rp2,56 triliun pada 2025, pagu indikatif untuk lembaga pengawas obat dan makanan itu hanya akan berada di angka Rp1,16 triliun. Potongan sebesar 54,47 persen tersebut dinilainya bukan sekadar soal efisiensi fiskal, melainkan soal keselamatan rakyat.

“Penurunan ini tidak sekadar angka. Ini menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan publik. Fungsi BPOM sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan harus diperkuat, bukan malah dipangkas,”tegas Haris, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.

Dalam pemaparan resmi BPOM, angka yang lebih mengkhawatirkan muncul. Alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan disebut merosot hingga 92,05 persen. Sebagai respons, BPOM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,43 triliun untuk menjalankan fungsi teknis dan dukungan strategis. Termasuk di dalamnya, dukungan pada program nasional pemenuhan gizi dan mitigasi pangan berisiko.

Muh Haris menyebut bahwa pemangkasan ini mengancam integritas sistem pengawasan nasional. Ia menyerukan sinergi lintas kementerian agar peran BPOM tidak dipersempit di tengah tantangan kesehatan publik yang terus berkembang.

“Kami mendorong agar Kementerian Keuangan dan Bappenas melihat pengawasan pangan dan obat sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran. Jika pengawasan dilemahkan, yang rugi adalah rakyat,” ujarnya dengan nada penuh penekanan.

Meski anggaran dipersoalkan, Haris tetap memberi apresiasi terhadap capaian BPOM sepanjang semester pertama 2025. Capaian realisasi anggaran disebut telah menyentuh 57,41 persen, termasuk perkembangan dalam pengawasan berbasis digital serta program pendampingan bagi pelaku UMKM. Namun, menurutnya, capaian ini tak akan berkelanjutan tanpa komitmen negara dalam bentuk dukungan fiskal.

Dalam penutupannya, Haris mengingatkan bahwa urusan keamanan pangan dan obat bukanlah sekadar urusan administratif.

“Ini bagian dari hak dasar masyarakat atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi,” katanya. “Komisi IX akan terus mengawal agar anggaran BPOM bukan sekadar cukup, tapi berdampak nyata bagi perlindungan konsumen dan kemajuan industri nasional.”