Skandal Dugaan Pemerasan di Imigrasi Soetta: Seluruh Pejabat Dicopot, Dugaan Korban Lebih Banyak

JAKARTA | HARIAN7.COM – Seluruh pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta resmi dicopot dari jabatannya menyusul dugaan pemerasan terhadap warga negara China. Saat ini, mereka tengah menjalani pemeriksaan internal untuk menentukan sanksi yang sesuai.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pejabat yang terlibat. “Proses pemeriksaan sedang berlangsung, dan mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

Keputusan ini diambil setelah Kementerian Imigrasi menerima laporan beserta bukti yang menguatkan dugaan pungutan liar di Bandara Soetta. “Begitu informasi kami terima, kami segera menarik seluruh pejabat terkait dari tugas mereka dan langsung melakukan pergantian,” jelasnya, dikutip dari laman JurnalPatroliNews.

Dalam laporan yang dirilis 21 Januari 2025, Kedutaan Besar China di Indonesia menyebutkan telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Soetta terkait 44 kasus dugaan pemerasan, dengan total dana Rp32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China. Praktik ini diduga berlangsung sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

Namun, Kedubes China meyakini jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. “Masih banyak warga negara kami yang menjadi korban pemerasan, tetapi mereka tidak melapor karena jadwal perjalanan yang padat atau ketakutan akan konsekuensi di kemudian hari,” tulis Kedubes dalam pernyataan resminya.

Sebagai langkah pencegahan, Kedubes China meminta agar imbauan seperti “Dilarang memberi tip” dan “Laporkan jika terjadi pemerasan” dipasang dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris di area pemeriksaan imigrasi. Mereka juga menyarankan agar agen perjalanan China tidak lagi menyarankan wisatawan untuk memberikan suap kepada petugas imigrasi.

Kedubes China juga mengapresiasi Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan dalam menangani kasus ini. Sementara itu, publik menunggu hasil investigasi serta langkah konkret pemerintah dalam menindak pelaku dan mencegah kasus serupa terulang.(Yuanta)