Hari Bhakti Imigrasi ke-76, Imigrasi Depok Tegaskan Pelayanan Humanis Lewat Aksi Sosial

DEPOK | HARIAN7.COM – Direktorat Jenderal Imigrasi memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-76 dengan menggelar rangkaian Bakti Sosial dan Sunatan Massal di Alun-Alun Kota Depok, Kamis (8/1/26). Kegiatan berskala besar ini menjadi cerminan komitmen Imigrasi dalam mengimplementasikan kebijakan nasional yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama pelayanan publik.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan. Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi, unsur Pemerintah Kota Depok, aparat kewilayahan, tenaga kesehatan, serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, DWP Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga DWP unit kerja Imigrasi se-Wilayah Jawa Barat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat implementasi kebijakan nasional Imigrasi di tingkat daerah, khususnya wilayah penyangga Ibu Kota.

“Secara nasional, Imigrasi tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administratif dan penegakan hukum, tetapi juga dituntut memperkuat dimensi kemanusiaan. Di Kota Depok, arah kebijakan tersebut kami terjemahkan melalui pelayanan publik yang adaptif dan kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Irvan, Senin (12/1/26).

Ia menjelaskan, karakter Kota Depok sebagai daerah dengan mobilitas penduduk tinggi dan latar belakang sosial yang beragam menjadikan pelayanan keimigrasian semakin kompleks dan menuntut inovasi berkelanjutan.

“Sebagai kota penyangga Jakarta, Depok memiliki peran strategis. Karena itu, kebijakan nasional Imigrasi harus diimplementasikan secara konkret agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses,” katanya.

Irvan menegaskan, Bakti Sosial dan Sunatan Massal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari instrumen kebijakan untuk mendekatkan institusi Imigrasi dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi hadir sebagai bagian dari solusi sosial. Kebijakan nasional harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tertuang dalam regulasi,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan Bakti Sosial secara resmi dibuka oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ani Asep Kurnia. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa keterlibatan DWP merupakan wujud dukungan dalam menanamkan nilai empati, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian keluarga besar Imigrasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, bantuan Bakti Sosial disalurkan kepada panti asuhan muslim, panti asuhan nonmuslim, serta panti jompo di sejumlah wilayah Kota Depok. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan harian, dan dukungan sosial guna membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

Selain itu, peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 juga dirangkaikan dengan Sunatan Massal yang diikuti oleh 40 anak dari berbagai kelurahan di Kota Depok. Kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, melibatkan tenaga medis profesional, serta menerapkan standar kesehatan dan keselamatan yang ketat.

Irvan menambahkan, keberhasilan kegiatan sosial ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor antara Imigrasi, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan nasional Imigrasi berjalan efektif di daerah. Sinergi inilah yang memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap nilai pengabdian yang diusung dalam Hari Bhakti Imigrasi ke-76 dapat terus diinternalisasi dalam budaya kerja Imigrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami berkomitmen memastikan kebijakan nasional Imigrasi benar-benar terimplementasi di daerah, termasuk di Kota Depok, melalui pelayanan yang semakin mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 di Kota Depok diharapkan menjadi model implementasi kebijakan nasional Imigrasi yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik, serta menegaskan peran Imigrasi sebagai institusi pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.