Aduh, Ketahuan! Mobil Dinas Lingkungan Hidup Ngawi Ikut ‘Ngemis’ Pertalite Subsidi

Laporan: Budi Santoso

NGAWI | HARIAN7.COM – Drama antrean panjang BBM subsidi di salah satu SPBU di Ngawi pada Jumat pagi (28/11/2025) tiba-tiba berubah jadi sorotan publik. Bukan karena ada keributan, melainkan karena kehadiran sebuah mobil dinas berplat merah yang ikut berebut Pertalite di jalur subsidi.

Mobil dinas jenis Xpander bernopol AE 1218 JP, yang diketahui milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, dengan santainya antre bersama motor-motor warga. Pemandangan yang terasa janggal sekaligus ironis: kendaraan negara yang seharusnya menjadi contoh justru ikut berebut BBM murah.

Sementara masyarakat menahan kesabaran dalam antrean yang mengular, sang mobil dinas tampak tak canggung masuk ke jalur subsidi, seolah lupa bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan, bukan kendaraan operasional pemerintah.

Pengawasan ketat dari BPH Migas dan Pertamina, yang terus mengingatkan soal larangan penggunaan BBM subsidi untuk mobil dinas, rupanya masih bisa kecolongan. Aturan ada, tapi ya… kadang masih dianggap sekadar hiasan dinding.

Jika ada pelanggaran, sejatinya terdapat sanksi administrasi atau teguran bagi instansi terkait. Sayangnya, detail soal tindakan yang akan diambil seringkali hilang ditelan angin, seperti janji manis masa kampanye.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ngawi, Dodi, awalnya berdalih sedang menerima tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan mempersilakan wartawan untuk menghubungi Sekretaris Dinas. Ketika akhirnya ditemui di ruang kerjanya, ia mengakui kejadian tersebut.

“Benar itu mobil dinas kami, sopir membeli BBM. Kami minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini jadi bahan evaluasi,” ujarnya singkat.

Permintaan maaf telah disampaikan. Evaluasi dijanjikan.

Publik hanya berharap ini bukan sekadar evaluasi musiman, yang muncul ketika ketahuan, kemudian lenyap saat situasi tenang kembali.

Untuk sementara, drama SPBU selesai. Tinggal kita tunggu: apakah aturan akan ditegakkan, atau kembali sekadar formalitas belaka? (*)