Bupati Pati di Pusaran Dua Badai: Dari PBB 250 Persen hingga Dugaan Aliran Dana Proyek Kereta

Laporan: Tambah Santoso

PATI | HARIAN7.COM – Siang terik di Pati, Rabu 13 Agustus 2025, ribuan orang memenuhi kawasan Alun-Alun Simpang Lima. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa spanduk, poster, dan suara lantang: mendesak Bupati Pati turun dari kursi jabatannya.

Aksi ini bukan muncul tanpa sebab. Pemicu utamanya adalah kebijakan sang bupati yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Kebijakan itu menuai amarah warga, apalagi setelah SDW melontarkan pernyataan yang terkesan menantang: meminta mereka yang tak setuju untuk menggelar demo besar-besaran.

Kenaikan PBB itu memang akhirnya dibatalkan. Namun, pencabutan kebijakan tak mampu meredam kemarahan massa. Unjuk rasa tetap berlangsung, menjadi kanal luapan frustrasi yang sudah menumpuk.

Badai Kedua: Dugaan Korupsi Proyek Kereta

Belum reda soal PBB, nama Sudewo kembali menghiasi pemberitaan nasional. Kali ini, ia terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut SDW diduga menerima aliran commitment fee terkait proyek tersebut.

“Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee,” ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.

“Terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R,” lanjut Budi.

Menurut KPK, aliran dana itu diduga diterima Sudewo saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR. “Akan mendalami dan tentu kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW,” ujarnya.

Budi menambahkan, pemanggilan terhadap Sudewo terbuka lebar. “Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan,” tegasnya.

Menanti Babak Lanjut

Dua isu besar yang membelit SDW — kontroversi PBB dan dugaan korupsi — membuat suhu politik di Pati meninggi. Bagi publik, ini bukan lagi sekadar perdebatan kebijakan, tapi juga soal integritas pemimpin daerah.

Kini, semua mata tertuju pada KPK. Langkah hukum apa yang akan diambil terhadap SDW akan menentukan arah drama politik di Kabupaten Pati, yang sejak awal tahun sudah penuh gejolak.(*)