Timwas Haji DPR RI Usul Embarkasi Dipegang Satu Syarikah: Layanan Lebih Fokus, Kompetisi Lebih Sehat

JAKARTA | HARIAN7.COM — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI kembali bikin gebrakan! Dalam rapat internal yang digelar Selasa (8/7), mereka mengusulkan agar setiap embarkasi jemaah haji Indonesia hanya dilayani oleh satu syarikah—alias penyedia layanan haji resmi dari Arab Saudi. Tujuannya? Biar layanan lebih terfokus, lebih adil, dan tentunya makin memuaskan.

“Usulan yang mengemuka tadi adalah agar setiap satu embarkasi dilayani oleh satu syarikah,” tegas Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (9/7/2025).

Dengan total 14 embarkasi di Indonesia, jika usulan ini disetujui, maka akan ada 14 syarikah berbeda yang menangani layanan jemaah. Namun tak sembarangan, hanya syarikah yang bersih dari catatan wanprestasi yang bakal dipercaya memegang amanah besar ini.

Biar Persaingan Sehat dan Layanan Makin Mantap

Selama ini, hanya delapan syarikah yang melayani 11.000 hingga 36.000 jemaah di musim haji 2025. Menurut Timwas, skema ini terlalu menumpuk tanggung jawab ke segelintir pihak. Nah, lewat pendekatan multi-syarikah, diharapkan muncul kompetisi sehat antarpenyedia layanan.

“Pendekatan ini akan mendorong kompetisi yang sehat antarpenyedia layanan,” ujar Cucun penuh keyakinan. “Dan memperkuat tanggung jawab masing-masing syarikah dalam memberikan layanan terbaik.”

Tak cukup sampai di situ, Timwas juga menyarankan agar kontrak kerja syarikah mencantumkan skema retensi dana. Jika nanti terbukti wanprestasi, uangnya bisa langsung dipotong.

“Kalau ada syarikah yang wanprestasi, dana retensi itu bisa ditahan atau dipotong,” tandas politisi yang juga pimpinan DPR RI di bidang kesejahteraan rakyat ini.

Siap Masuk Revisi UU Haji

Usulan segar ini tak cuma jadi wacana! Cucun memastikan ide tersebut akan dibawa ke pembahasan revisi Undang-Undang Haji yang tengah berjalan antara DPR dan pemerintah.

Tak cuma soal syarikah, Timwas juga menyoroti pentingnya pengawasan sejak dini dalam proses pelaksanaan haji. Selama ini, pengawasan baru aktif menjelang keberangkatan. Padahal, menurut Cucun, harusnya dari awal, seperti saat pelunasan biaya haji, sudah bisa diawasi.

“Misalnya saat pelunasan biaya haji, kita sudah bisa awasi apakah datanya akurat atau dimanipulasi,” jelasnya.(Hmp)