35 Desa di Purbalingga Dipimpin Kedes Perempuan, Jadi Lokus Percontohan

 

Istimewa

Laporan: Wahyudin/Editor: Iwan Setiawan

PURBALINGGA, harian7.com – Sebanyak 35 desa/kelurahan di Purbalingga diusulkan menjadi lokus percontohan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Harapannya, program tersebut dapat berjalan dengan lebih optimal.

Hal ini disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pada acara Sosialisasi Pengembangan DRPPA (DRPPA), di Pendapa Dipokusumo, Kamis (20/10/2022) kemarin.

“Saya minta 35 desa yang dipimpin Kades perempuan untuk bisa dimasukkan ke dalam pilot project DRPPA. Jadi karena perempuan, pasti punya kepedulian yang lebih besar dengan permasalahan gender,” kata Tiwi.

Istmewa

DRPPA merupakan penyelenggaraan pemerintah desa berperspektif gender, termasuk pemenuhan hak-hak anak. Di dalamnya sudah ada forum anak dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sebelumnya, DRPPA sudah diterapkan di Desa Sempor Lor (Kaligondang) dan Pandansari (Kejobong). Bupati berharap upaya tersebut bisa direplikasi dan diimplementasikan ke desa-desa lain.

“Desa pun ketika membangun infrastruktur ini pun harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan anak, misalnya membangun puskesmas pembantu (Pustu). Nah, bagaimana pustu ini harus ramah perempuan dan anak,” katanya.

DRPPA juga menjadi solusi dan tindakan nyata pemerintah untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Program tersebut juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang sanksi kekerasan seksual pada perempuan dan anak, serta dampak dari pernikahan dini.

“Selama ini masyarakat tidak tahu ketika melakukan tindakan terhadap perempuan dan anak, ada sanksi pidana di sana. Kalau mereka paham, otomatis akan takut melakukan hal tersebut,” katanya.

Bupati Tiwi menambahkan, perlu adanya deklarasi para Kades untuk wujudkan desa ramah perempuan dan anak, dilanjutkan dengan kesepakatan bersama antara Pemkab Purbalingga dengan Kemenag, Pengadilan Agama, serta Kepolisian untuk meniminalisasi potensi dan kasus pernikahan dini, kekerasan perempuan dan anak.

Bupati melanjutkan, selain Purbalingga, Kota Semarang juga ditunjuk menjadi pilot project program DRPPA.

“Kepercayaan yang luar biasa ini harus memiliki dan disukseskan,” pungkasnya.