Kontraktor Cilacap Kecewa, Dukungan Alat Berat Dimonopoli Dua Kontraktor Raksasa

Pewarta : Tim

Editor     : Abdurrochman

CILACAP, Harian7.com – Aksi damai yang dilakukan ratusan kontraktor yang ada di Kabupaten Cilacap di depan Kantor Bupati Cilacap menuntut agar lelang pekerjaan yang telah ada pemenangnya untuk dibatalkan karena dianggap tidak transparan dan sarat kecurangan.

Kedatangan mereka pada Senin, (21/06/2021) yang dikawal aparat kepolisian dari Polres Cilacap dengan longmach dari lapangan eks Batalyon menuju pintu gerbang Kantor Bupati sambil berorasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Kalau sudah tau pemenangnya, kenapa harus dilelang’, ‘Kami minta ULP yang bersih dan transparan, jangan memenangkan perusahaan yang kasih duit doang’, ‘Kalau begini Cilacap mau dibawa kemana dan lain-lain.

Akhirnya Pemkab Cilacap yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Farid Ma’ruf menerima 10 perwakilan kontraktor untuk audensi. Sementara kontraktor yang berada di depan Kantor Bupati Cilacap terus melakukan orasi sambil menunggu perwakilan mereka selesai audesi.

Orator aksi damai, Taufik Hidayatulloh dengan suara lantang menyatakan bahwa para kontraktor datang dengan damai dan hanya menuntut keadilan serta ketransparansian dalam lelang tender pekerjaan.

“Kami hanya ingin agar lelang dilaksanakan sesuai Peraturan Mentri (Permen) No. 14 Tahun 2020 dan Tahun 2021 tentang tentang lelang perlu dipahami bersama,” katanya.

Taufik melanjutkan orasinya dengan menyampaikan agar korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Kabupaten Cilacap untuk segera dihapuskan karena itu akan merugikan rakyat.

Selanjutanya Taufik dan peserta demo melantunkan lagu Iwan Fals yang terkenal di era 1990 yakni Bongkar dan Surat Buat Wakil Rakyat.

Usai audensi perwakilan kontraktor menyatakan rasa kekecewaannya lantaran tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemkab.

Ruswandi, salah satu kontraktor yang ikut mewakili audensi saat ditemui mengatakan, saya menyampaikan terima kasih sekali kepada bapak Sekda, namun yang perlu saya sampaikan tadi sifatnya aduan, beberapa permasalahan-permasalahan khususnya lelang di tahun 2021 yang menurut saya terjadi monopoli dan nepotisme, karena masalah tersebut sudah diketahui semua.

“Lelang di tahun 2021 ini, dimenangkan oleh orang-orang yang tertentu. Maka saya berharap agar lelang tahun ini ditinjau ulang dan dibatalkan, namun dalam hal ini masih belum ada jawaban yang pasti untuk aduan kita,” katanya. 

Untuk itu, lanjutnya saya dengan rekan-rekan akan menindak seberapa jauh tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini bapak Bupati Cilacap.

“Tadi juga saya sampaikan, ratusan rekanan tidak mendapat pekerjaan, dan disituasi pandemi seperti saat ini masih bisa makan. Tentunya, yang masih diharapkan oleh rekan-rekan tenaga kerja kita, namun dalam hal ini dikuasai oleh sekelompok orang, itu sudah tidak asing lagi,” jelasnya.

Dia menambahkan, saya sebagai vocation menyampaikan kepada bapak-bapak yang jadi penguasa yang ada di dalam, tolong apa yang ada di hati mereka, yang menjadi perbuatan mereka hanya Allah yang mengetahui. Sampaikan yang benar dari hati sampai yang di luar.

“Saya mohon dengan sangat dukungan dan doanya kepada semua warga masyarakat Cilacap, supaya tidak terjadi seperti ini. Baik itu pemerintah daerah mendengarkan atau tidak, kalau sampai tidak mau mendengarkan saya akan melakukan langkah-langkah kedepan,” tegasnya.

Menurutnya, jika tidak ada tanggapan, saya dan rekan-rekan akan datang lagi dengan tetap mematuhi prokes yang ada. Apabila tidak ada tanggapan atau tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, tentunya kami juga berhak untuk melaporkan kepada yang lebih atas lagi. 

Saat ditanya mengenai jawaban ULP dia mengatakan, jawaban dari ULP itu normatif, saya katakan karena mereka sudah melalui prosedur. Prosedurnya dipersilahkan sanggah, memang prosedurnya seperti itu.

“Tapi saya yakin, apa yang disampaikan itu tidak seperti yang ada di hati mereka-mereka itu. Percayalah, dan pada saatnya mereka akan menerima apa yang telah dilakukan kepada rekan-rekanan yang ada di Cilacap. Itu saya yakin, keadilan akan datang dari Allah,” tandas Suwandi. 

Sementara, Supriyadi mengatakan, kita ini yang terdzolimi tidak bisa menjalankan sesuai aturan evaluasi yang berjalan. Intinya kita tetap berjuang untuk membela kebenaran jangan sampai kedepan merugikan kita semua, kasihan anak cucu kita.

“Intinya harus bisa bareng-bareng memperjuangkan aspirasi yang telah kita perjuangkan, walaupun ini masih kurang maksimal kedepan kita bisa untuk mengulas lagi yang lebih banyak lagi,” katanya.

Tuntutan kami, menurutnya harus mengevaluasi kembali hasil dari pelelangan yang tidak memuaskan kita, contohnya di dukungan alat yang dimotori oleh orang-orang tertentu yaitu dua kontraktor besar.

“Intinya bersikap adilah, normatif, benar dan jangan tebang pilih. Jangan sampai terulang kembali permasalahan seperti ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, kita yang abondemennya sebagai kontraktor kecil harus bisa ikut mengenyam dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap. Intinya lelang pekerjaan tidak ada transparansi.

“Kontraktor di Kabupaten Cilacap seluruhnya yang terdaftar di LPJK sekitar kurang lebih 1.300 kontraktor yang sudah berijin jasa kontruksi, untuk yang lain mungkin masih babyak lagi,” pungkasnya. (*).