Rakornas KNGI di Kebumen Usulkan Revisi Perpres dan Penguatan Pengelolaan Geopark

KEBUMEN | HARIAN7.COM – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Kebumen, Kamis (5/12/2024), menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk pengelolaan geopark di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi KNGI.

“Revisi ini diperlukan karena dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, posisi Menko Maritim dan Investasi (Marinves) telah dihapus,” ujar Yahya Rahmana Hidayat, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas yang juga PIC Geopark Natuna dan Geopark Meratus, di Trio Azana Hotel.

Ia mengusulkan dua alternatif untuk posisi Ketua KNGI: Menteri PPN/Kepala Bappenas atau Menteri Koordinator Perekonomian, mengingat Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Keputusan akhir akan ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kelembagaan Geopark yang Fleksibel
Rekomendasi lainnya adalah penyesuaian kelembagaan Badan Pengelola Geopark sesuai kebutuhan daerah. “Tidak ada model kelembagaan yang cocok untuk semua geopark. Pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan bentuk kelembagaan,” jelas Yahya.

Daerah dapat memilih membentuk organisasi nonstruktural yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati. Struktur ini akan mencakup wali amanah atau steering committee yang melibatkan pentahelix (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan sektor lain), serta tim eksekutif profesional untuk operasional geopark.

Pendanaan Multisumber
Dalam hal pendanaan, operasional Badan Pengelola Geopark akan didukung oleh APBD. Namun, pengembangan geopark dapat menggunakan skema blended finance, termasuk APBN, hibah internasional, CSR, investasi swasta, hingga filantropi individu.

MoU dan Kolaborasi Geopark
Rakornas juga menghasilkan penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MoU) antar geopark, seperti Geopark Kebumen dengan Universitas Bakrie, Geopark Natuna dengan Raja Ampat, hingga Geopark Belitong dengan Geopark Caldera Toba.

“Rekomendasi ini akan diajukan kepada menteri terkait untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan geopark yang berkelanjutan,” pungkas Yahya.

Rakornas dihadiri perwakilan berbagai kementerian, pakar geopark, dan badan pengelola geopark dari seluruh Indonesia.(FF/Red)