Panglima TNI Tegas! Prajurit yang Ambil Jabatan Sipil Wajib Mundur
JAKARTA | HARIAN7.COM – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan aturan main soal prajurit yang melangkah ke ranah sipil. Tak ada jalan tengah—siapa pun prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di luar struktur TNI harus mengundurkan diri atau mengambil opsi pensiun dini.
Ketegasan ini bukan tanpa dasar. Agus merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 ayat (2), yang hanya memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan di sektor politik dan keamanan negara. Di luar itu? Pensiun dini atau keluar dari dinas aktif adalah satu-satunya pilihan.
Menghindari Polemik, Menjaga Profesionalisme
Dalam pernyataannya di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agus ingin memastikan publik memahami aturan ini dengan jelas. “TNI aktif yang berdinas di kementerian atau lembaga lain, harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif,” tegasnya.
Aturan ini dibuat untuk menjaga netralitas dan profesionalisme TNI. Pasalnya, posisi ganda antara dinas militer dan jabatan sipil berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan pengunduran diri, prajurit yang berpindah ke ranah sipil tak lagi terikat oleh aturan militer dan bisa sepenuhnya beradaptasi dengan sistem baru.
Bukan Sekadar Formalitas
Proses pengunduran diri ini juga bukan sekadar seremonial. Setiap prajurit yang memilih jalur sipil harus melalui tahapan administrasi ketat yang berada di bawah kendali pimpinan TNI. Setelah semua proses selesai, barulah status mereka berubah menjadi warga sipil seutuhnya.
Agus berharap ketegasan ini mengakhiri spekulasi dan kesalahpahaman terkait prajurit TNI yang ingin berkarier di sektor sipil. “Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepatuhan terhadap aturan, profesionalisme, dan integritas TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara,” tandasnya.
Dengan aturan ini, TNI menegaskan komitmennya dalam menjaga marwah institusi serta memastikan setiap prajurit tetap berada pada jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak ada ruang abu-abu, hanya dua pilihan: tetap berdinas atau resmi menjadi sipil.
Tinggalkan Balasan