OJK Jateng – DIY Bersama Kementrian Keunganan Dorong Generasi Milenial Investasi SBN

OJK Jateng-DIY bersama Kementrian Keuangan saat mengadakan edukasi dan sosialisasi di hotel Semarang, Jumat (16/6). (Foto : Andi Saputra/harian7.com).

SEMARANG | HARIAN7.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY dan Kementerian Keuangan terus mendorong inklusi dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah melalui pemanfaatan instrumen investasi milik negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.  

Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono mengatakan, Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan industri jasa keuangan, agar masyarakat semakin memahami dan memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis instrumen investasi dan produk keuangan lainnya. 

“Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap link yang dikirimkan dari pihak yang tidak dikenal, link tersebut berisi aplikasi program yang dapat mengakses semua data keuangan yang penting sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab,” ujarnya, di hotel Semarang, Jumat (16/6/2023). 

Menurutnya, Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, gap antara inklusi dan literasi secara nasional mencapai 35,42 persen. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingginya pengaduan konsumen yang diterima OJK pada tahun 2023 (76.201 pengaduan). 

“Sampai dengan 12 Juni 2023, OJK mencatat terdapat 1.931 laporan kasus pengaduan fraud eksternal (di luar lembaga jasa keuangan) dengan tren modus penipuan saat ini adalah sniffing (penyadapan melalui internet) dan pinjaman online ilegal di Jawa Tengah,” jelasnya. 

Sementara itu, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Deni Ridwan menuturkan, Bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dilakukan penguatan peran APBN dan melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal secara berkelanjutan melalui pengembangan instrumen pembiayaan inovatif.  

“Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah SBN Ritel dengan beberapa keuntungan berinvestasi antara lain aman karena pembayaran kupon dan pokok dijamin oleh Negara, harga terjangkau dengan pembelian minimal Rp1 juta, kemudahan akses dan ikut mendukung pembangunan nasional di Indonesia,” ujarnya. 

Deni menambahkan, Berdasarkan data Kementerian Keuangan, investor dari Jawa Tengah untuk SBR012-T2 dan SBR012-T4 mencapai sebesar Rp1.035 T yang didominasi oleh pegawai swasta sebesar 28,4 persen sementara PNS sebesar 7,6 persen di mana 57 persen investor adalah perempuan.  

“Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi milik negara tersebut sehingga terwujud masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan menengah,” pungkasnya. (Andi Saputra)