Menguak Dinamika Tunjangan di Salatiga, Dilema ASN Fungsional di Tengah Defisit Daerah

Ilustrasi.(Istimewa)

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Gelombang kegelisahan menyelimuti sejumlah tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula merupakan tenaga struktural ini kini mempertanyakan kekurangan tunjangan yang mereka terima selama tiga tahun terakhir. Ketidakpastian yang mereka rasakan sejak beralih dari tenaga struktural ke tenaga fungsional kini semakin memuncak.

Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keluhan mereka dengan nada frustasi. “Kami adalah bagian dari peralihan besar dari ASN tenaga struktural ke fungsional. Dengan perubahan tersebut, ada hak tunjangan yang seharusnya kami terima. Namun, hingga saat ini nominal tunjangan yang kami dapatkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Besaran selisih tunjangan yang seharusnya diterima oleh tenaga fungsional ini ternyata tidak kecil. Jika diakumulasikan dari tahun 2021 hingga sekarang, selisih tersebut mencapai sekitar Rp 9-10 juta per orang. Jumlah ASN yang terdampak oleh peralihan dari tenaga struktural ke fungsional ini mencapai sekitar 190 orang. Hal ini menjadi isu yang tak kunjung terselesaikan, meskipun sudah berulang kali diajukan ke pihak terkait.

ASN tersebut juga menjelaskan perbedaan signifikan antara tunjangan fungsional dan tunjangan prestasi bagi tenaga struktural. Tunjangan fungsional seharusnya melekat pada gaji bulanan, berbeda dengan tunjangan prestasi yang lebih dinamis berdasarkan pencapaian kerja. Namun dalam praktiknya, tunjangan fungsional ini tidak diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami sudah beberapa kali mempertanyakan masalah ini. Mulai dari atasan langsung, sekretaris daerah, hingga kepada wali kota sendiri. Tapi sampai sekarang, masalah ini belum ada penyelesaian yang jelas,” ungkap ASN yang dikenal kritis ini.

Menurut ASN tersebut, alasan yang diberikan oleh Pemkot selalu berkisar pada masalah anggaran. Tunjangan tersebut disebut-sebut belum teranggarkan, dan penyelesaiannya terus tertunda.

Sekretaris Daerah Salatiga, Wuri Pujiastuti, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha mencari solusi. Namun kondisi keuangan daerah saat ini sedang defisit.(*)