HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA


Efisiensi Anggaran Pemerintah, Ancaman 100.000 PHK di Tahun 2025?

JAKARTA | HARIAN7.COM – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah diprediksi berdampak signifikan terhadap angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebutkan bahwa potensi kasus PHK pada tahun 2025 bisa mencapai 100.000.

Baca Juga:  Kejagung Ungkap Aliran Dana Ilegal di Ekosistem Kripto, Negara Rugi Rp 1,3 Triliun

Timboel menilai bahwa selain pemangkasan anggaran, faktor geopolitik juga berkontribusi terhadap ketidakpastian sektor usaha. Hal ini berpotensi menghambat ekspor-impor, yang berdampak pada berbagai sektor industri.

“Jika kondisi ini ditambah dengan efisiensi alokasi APBN dan APBD, maka kasus PHK bisa mencapai 100.000,” ujarnya pada Senin (14/2/2025).

Baca Juga:  Pusbakum UIN Salatiga dan Pemkab Temanggung Bersinergi untuk Keadilan: Bantuan Hukum Gratis Resmi Digulirkan

Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pembukaan lapangan kerja yang signifikan, sementara ancaman PHK semakin nyata. Efisiensi anggaran dapat menimbulkan dampak berantai, terutama di sektor pariwisata dan manufaktur.

Baca Juga:  Freelancer jadi kunci transformasi bisnis di Indonesia

Salah satu contoh konkret adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah yang berimbas pada sektor perhotelan. “Tidak menggunakan hotel akan meningkatkan keterpurukan sektor pariwisata, padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja,” jelas Timboel.

Lebih lanjut, pengurangan belanja pemerintah, seperti alat tulis kerja (ATK), juga akan berdampak pada industri manufaktur yang bergantung pada permintaan dari instansi pemerintah. Akibatnya, angka pengangguran dapat meningkat, yang berujung pada turunnya daya beli masyarakat dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:  Gempa Magnitudo 5.6 Guncang Timur Laut Merauke, Papua

Timboel memperingatkan bahwa jika konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 52% dari pertumbuhan ekonomi, melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun di bawah 5%.

Namun, ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak efisiensi anggaran terhadap PHK. Ia menyatakan bahwa keputusan pemerintah mengenai alokasi anggaran masih dalam tahap penggodokan.

Baca Juga:  Polisi Tangkap Dua Pelaku Judi Online Terkait Pegawai Komdigi, Uang Rp 3,1 Miliar Disita

Yusuf juga menambahkan bahwa jika efisiensi anggaran dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan pelaku UMKM, maka program ini dapat membantu membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika program ini terlalu sentralistik, dampaknya terhadap ekonomi bisa terbatas.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Salatiga Terus Bergulir, Kabarnya.. Malam Ini Bawaslu Akan Lakukan Gelar Perkara

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran kecil kemungkinan besar akan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga honorer sebagai bentuk penghematan.

Dengan berbagai faktor yang berperan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah harus dikaji dengan cermat agar tidak memperburuk angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.(Yuanta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!