AMB Gelar Forum Diskusi Publik Terkait Kasus Kebondalem Purwokerto

Pewarta : Mugi ono

Eitor      : Abdurrochman

BANYUMAS, Harian7.com – Gabungan LSM, ORMAS, Tokoh
Masyarakat Banyumas yang tergabung dalam wadah Aliansi Masyarakat Banyumas (
AMB) gelar Forum Diskusi Publik dengan Advokat dan Perwakilan Mahasiswa terkait kasus Kebondalem Purwokerto.

Acara yang digelar Sabtu, (27/08/2022) di ruang
rapat D”Garden Hall dan Resto Purwokerto dihadiri penasehat AMB, Suherman
(Mantan Ketua DPRD Banyumas), Ketua AMB, Sumbadi (Ketua Libas Banyumas), Wakil
Ketua AMB, Yoga Sugama (Mantan anggota DPRD Banyumas dua periode), Ketua GNPK
RI Jawa Tengah, Edo Damaradji, Sekretaris AMB, Bejo, Korlap AMB, Mijil, Ananto
Widagdo S.H (Advokat), Taufik (Tokoh Masyarakat) serta Anggota AMB dan
Perwakilan Mahasiswa.

Pembahasan Forum Diskusi Publik adalah mengenai
persoalan Kasus Ruko di area bekas terminal Kebondalem Purwokerto yang seharusnya
sudah kembali ke Pemda, namun masih di kuasai pihak Swasta. Berbagai tanggapan,
masukan dan saran disampaikan oleh masing masing peserta diskusi.

Yoga Sugama yang menjelaskan secara detail tentang
kronologi peristiwa sewa menyewa ruko hingga 51 Ruko yang nilai sewa per unit
Ruko senilai 1,5 Milyar sehingga ditaksir total nilai keseluruhan sekitar 70 an
milyar lebih.

Ananto S.H selaku Advokat yang sedang menangani
kasus Kebondalem menjelaskan pada awak media, bahwa saat ini persoalan Kebondalem
sudah ditangani oleh Mabes Polri dan sudah diajukan kembali ke Kejaksaan Tinggi,
Semarang tentang adanya dugaan mafia tanah di lokasi Kasus Ruko Kebondalem .

Edo Damaradji menekankan, bahwa adanya dugaan
kongkalikong persekongkolan jahat di kasus kebondalem Purwokerto yang merugikan
keuangan negara hingga puluhan miliar Rupiah.

Sumbadi mengutarakan, bahwa apabila persoalan kasus
Kebondalem dibiarkan berlarut larut tidak segera dituntaskan maka kemungkinan
akan ada Demo lanjutan di depan kantor DPRD Banyumas untuk meminta agar yang
terlibat dalam persekongkolan jahat Kebondalem Purwokerto segera ditangkap dan mempertanggung
jawabkan secara hukum (*)